oleh

Sensus BMN, Kemenag Tingkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Rp129 Triliun Aset Negara

PAPUABARAT.SIN.CO.ID – Kementerian Agama menggelar konsolidasi dan penguatan Sensus BMN dengan sasaran unit eselon I dan Kantor Wilayah Kemenag Provinsi. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), Ahmad Hidatullah mengungkapkan bahwa langkah ini bertujuan menertibkan serta membenahi tata kelola BMN Kementerian Agama yang nilainya mencapai Rp129 triliun.

Ia menuturkan forum konsolidasi bertujuan untuk menyamakan pandangan dari tataran pimpinan hingga operator, menyusun strategi, membagi peran verifikasi dan validasi, serta merumuskan langkah konkret beserta solusinya.

Sejak Sensus BMN diluncurkan pada tanggal 15 September 2026 yang lalu, Ahmad mengungkapkan dari 4.820 tiket sensus/ user ID, sebanyak 4.194 (87%) sudah terakses untuk ditindaklanjuti dalam proses inventarisasi.

Baca Juga  Keluarga Menangis Saat Menyambut Jenazah Adzra Nabila di RS Bogor

Menurutnya, Sensus BMN sangat penting untuk dilakukan, mengingat pengawasan BPK yang semakin detail terhadap Barang Milik Negara, serta siklus tata kelola BMN membutuhkan perhatian yang konsisten.

“Ternyata dari siklus yang kita lewati dalam tata kelola barang milik negara mulai dari perencanaan, ada RKBMN, pengadaan, pencatatan, penatausahaan, yang kemudian tahapan keduanya yang kita sebut dengan pengelolaan, ada penggunaan maupun pemanfaatan, ternyata dalam dua ruang lingkup tersebut masih banyak masalah yang harus kita tangani,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Baca Juga  Kemenag RI Beri Dukungan Penyelenggaraan Muktamar ke-20 dan Milad Mathla’ul Anwar

Ahmad menjelaskan sensus BMN akan diselesaikan dua tahap, tahap I untuk aset di luar Kartu Inventaris Barang (KIB) yang ditargetkan tuntas pada periode 2026–2027. Kemudian tahap II, untuk aset di dalam KIB yang ditargetkan selesai pada periode 2027–2028.

“Melalui sensus ini, kita tidak hanya memastikan kecocokan administrasi dengan fisik asetnya, tetapi juga menguji bahwa setiap BMN sudah melalui proses yang benar. Setiap barang membutuhkan pembaruan (update) rutin, baik keberadaan maupun kondisinya, agar tidak terjadi masalah saat unit kerja akan melakukan rehabilitasi atau pembangunan sarana prasarana,” jelasnya.

Baca Juga  Google Asia Pacific Mengingatkan Pemerintah Indonesia Soal Peraturan Presiden Joko Widodo Soal Masa Depan Media

Ia menekankan pentingnya optimalisasi Sistem Manajemen Informasi Aset Negara (SIMAN) dalam mendukung pencatatan tersebut. Guna kelancaran proses sensus, Ahmad mengajak para pimpinan di seluruh unit kerja untuk memberikan perhatian penuh, pengawalan, serta motivasi kepada para operator BMN di lapangan.

“Oleh karena itulah kami hadirkan pimpinan-pimpinan yang ada di sini nanti supaya bisa mengawal, bisa menyupport, bisa memotivasi teman-teman operator. Termasuk khususnya dalam menghadapi sensus ini perlu ada perhitungan bagaimana mengerahkan sumber daya manusianya, bagaimana mengatur strateginya, bagaimana pemberdayaan di dalam validasi, verifikasi, dan lain sebagainya,” pungkasnya.(***)

 

News Feed